Menunggu Kembalinya Raport Merah

Evaluasi dalam dunia pendidikan merupakan sebuah proses dimana satuan pendidikan melakukan proses untuk menyajikan data hasil pembelajaran siswa. Data ini dibutuhkan oleh para stake holder untuk berbagai keperluan, dan tentu saja juga dibutuhkan oleh sang evaluator sendiri yatu guru. Dua faktor inilah yang sering sekali menjadi sebuah konflik dalam evauasi. Dua faktor itu adalah kebutuhan stake holder dan kebutuhan guru.

Stake holder ada dua. Pertama adalah stake holder eksternal. Stake holder eksternal terdiri dari wali murid, masyarakat, satuan pendidikan lain, dinas ataulembaga-lembaga lainya, hingga kementerian yang membidangi pendidikan. Stake holder internal meliputi siswa, guru, dan seluruh unsur dalam satuan pendidikan yang bersangkutan.

Mengapa stake holder dan guru memiliki konflik kepentingan dalam evaluasi? Konflik ini diawlai dari perbedaan tujuan dalam memahami evaluasi. Stake holder baik eksternal maupun internal sangat mengharapakan bahwa evaluasi harus berjalan baik dan mendapatkan hasil yang baik, kalau tidak istimewa. Dengan hasil yang baik, maka mereka akan memiliki kepercayaan terhadap satuan pendidikan. Untuk meraih prestasi tersebut, banyak sekali langkah-langkah yang ditempuh baik langkah yang rasional hingga yang tidak rasional. Sementara itu guru lebih menganggap evaluasi adalah alat untuk mengetahui seberapa jauh proses pendidikan telah berjalan. Dengan demikian, penilaian atau evaluasi apa adanya merupakan keinginan bagi sebagian besar guru.

Untuk memenuhi kebutuhan stake holder maka satuan pendidikan melakukan langkah-langkah yang sulit diterima secara rasional. Betapa tidak, sebagi contoh kecil, dengan adanya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam pembelajaran, maka “diharamkan” siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditentukan. Walhasil, nilai yang tertuang di raport mereka cenderung seragam. Umpamanya, KKM suatu mata pelajaran adalah 78, maka (silakan cek nilai murid anda) nilai raport terlihat teratur, yaitu nilai 78 bertebaran (paling banyak) dan diikuti nilai 79, 80, dan beberapa nilai di atasnya hingga 99, dan bisa juga 100. Kemudian kemanakah perginya nilai 77, 76, dan seterusnya ke bawah hingga 50 atau 40?

Nilai diatas KKM akan membahagiakan stake holder tetapi membuat guru (yang betul-betul guru) akan menangis dalam hati. Guru tidak memiliki kekuasaan lagi dalam penilaian. Secara sistematis guru sudah diarahkan ke dalam pola-pola penilaian yang tidak berpihak kepada guru-guru idealis. Sedikit saja guru berusaha melawan pola tersebut, maka stake holder akan berada digarda depan untuk mempraktikkan kekuasaannya agar si guru kembali ke “fitrahnya” dalam penilaian. Menyedihkan.

Evaluasi pendidikan yang bagus ditampilkan di era tahun 80an kebawah. Saat itu, betapa sulitnya seorang murid mendapatkan nilai raport bagus seperti 8 atau 9, apalagi 10. Alih-alih mendapatkan “pertolongan”, seorang murid sangat mungkin mendapatkan nilai merah! Mereka bisa mendapatkan nilai 5, 4, dan sterusnya. Di sini guru sangat merdake dan berkuasa terhadap evaluasinya tanpa takut terhadap siapapun (termasuk stake holder pendidikan). Kapan kita kembali ke era tersebut dalam evaluasi pendidikan kita? Apa kita bangga dengan nilai Ujian Nasional matematika seorang siswa 90 tetapi ketika di level pendidikan berikutnya tidak bisa menjawab sekedar perkalian 8 x 9? Tentu tidak. Semoga dengan kebijakan-kebijakan Menteri Pendidikan yang baru yang lebih memihak guru akhir-akhir ini mengembalikan evaluasi yang memihak guru dan mengembalikan perginya si raport merah.

Bekti Sawiji_kominfopemdalumajang


sumber gambar :

https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/25/polisi-hentikan-kasus-dugaan-perusakan-buku-merah-kpk-cuma-jadi-pendengar-saat-gelar-perkara

Share this post